Abstraksi Diri Manusia

Tulisan ini dimuat dalam laman ideide.id pada 24 September 2019. Pranala: https://ideide.id/abstraksi-diri-manusia.html

Miguel Angelo Jonathan, 14 September 2019

Ada pendapat yang mengatakan bahwa moralitas manusia berkembang seiring berlalunya waktu. Itulah sebabnya kini perbudakan, pembunuhan hewan, ataupun pemberian hukuman mati kepada tersangka kriminal mulai dilarang dan ditentang di berbagai belahan bumi ini. Padahal jika kita memutar sedikit arah waktu selama beberapa ratus tahun ke belakang, hal-hal yang baru saja disebutkan itu sebelumnya dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja.

Namun, walau manusia yang disebut sapiens (bijak) itu kini dianggap telah memasuki abad modernitas dengan segala perkembangan teknologi dan moralitas yang katanya sudah tinggi, nyatanya pelanggaran-pelanggaran atas martabat manusia masih saja dengan mudah kita temui. Apalagi, bentuk terngerinya kita jumpai dalam peristiwa pembantaian manusia yang mengerikan.

Tujuh puluh tahun lalu ketika perang dunia kedua berlangsung, Nazi Jerman melakukan genosida terhadap 6 juta masyarakat Yahudi di seluruh Eropa. Dua dekade setelahnya, rezim Soeharto di Indonesia juga membantai sekitar 2-3 juta manusia tertuduh komunis. Di Myanmar, belum lama ini terjadi pula pembunuhan sistematis terhadap etnis Rohingya dengan korban yang diperkirakan sebanyak 50 ribu orang.

Peristiwa genosida yang disebut itu hanyalah beberapa contoh dari berbagai pembantaian lainnya yang terjadi selama satu abad terakhir. Kengerian atas pembunuhan besar-besaran ini diperparah dengan kenyataan bahwa tak sedikit dari manusia yang katanya bermoral itu mewajarkan genosida yang terjadi, dan bahkan ada pula yang berharap peristiwa tersebut bisa mereka ulangi dan lakoni. Seperti misalnya seorang keturunan pasukan Nazi Jerman yang ditemui Etgar Keret dan diceritakan dalam bukunya The Seven Good Years (2016), yang dengan bangganya mengatakan ingin bisa mengalahkan rekor kerabatnya dalam membunuh orang Yahudi.

Orang-orang semacam yang ditemui Etgar Keret itu menganggap manusia-manusia yang dibuat mampus dan menjadi korban genosida memang pantas dibasmi dari muka bumi. Para korban genosida dalam pandangan mereka dianggap tak lebih umpamanya seperti babi, anjing, ataupun kecoa. Oleh karena derajatnya dilihat lebih rendah, orang-orang yang dibuat mati pun tak melahirkan rasa empati atau kesedihan, tetapi justru tak jarang malah rasa damai dan tenang.

Keadaan seperti ini sepatutnya melahirkan pertanyaan pada diri setiap manusia yang masih “waras”. Apa kiranya penyebab manusia dengan teganya saling bantai demi suatu ajaran, kepercayaan, atau ideologi yang dianut, dan kenapa pula para algojo yang membunuh tak merasa sedih ataupun menyesal atas perbuatan mereka?

Berisi Pakaian dan “Mengeluarkan” Cinta

Tulisan ini dimuat di majalah Basis Nomor 03-04 Tahun 2020. Judul aslinya “Memandang Koper, Menemui Identitas”.

Miguel Angelo Jonathan, 7 Desember 2019

Pakaian adalah manifestasi identitas si pemakai. Dalam busana yang dikenakan manusia mewujudkan dan menunjukkan jati diri mereka pada orang lain. Sebagaimana yang dituliskan Afrizal Malna dalam puisi berjudul “ekaristi 1977” di Kompas pada 7 Desember 2019. Salah satu bagiannya berbunyi begini: “aku menenteng pakaian seorang gubernur jenderal. Dia sangat berkuasa dalam pakaiannya.”

Jenderal nampak berkuasa ketika memakai seragamnya. Sebab dengan seragam dinasnya itu ia baru terlihat berwibawa. Dan tak hanya jenderal saja yang terpengaruh oleh pakaian. Pekerjaan-pekerjaan lain, dan bahkan seorang yang sedang berjalan-jalan santai bakalan memperhatikan pakaian apa yang mereka gunakan untuk tunjukkan mereka punya identitas pada orang lain. Entah dengan pakaian bermerek, dinas, ataupun yang sederhana buat perlihatkan sifat mereka.

Pakaian adalah suatu bagian dari cara hidup, sebuah “eere code”. Begitulah yang Kwee Thiam Tjing katakan dalam “Wild West Djournalism” di harian Indonesia Raya pada 25-28 Februari 1972. Mengenang keadaan ketika menjadi jurnalis pada masa lampau, ia menyebutkan bahwa pada saat itu adalah keharusan jika keluar rumah memakai jas, dasi, dan topi. Jika tak mengenakannya, orang bakalan disebut “tjoel-tjoelan”, alias serampangan.

Lekatnya masalah identitas dalam pakaian secara tidak sadar juga memengaruhi bagaimana pakaian itu sendiri diperlakukan, terutama ketika hendak berpergian jauh. Pilihan-pilihan benda untuk menaruh pakaian turut serta pula dalam perwujudan identitas, dan tak jarang juga penunjukkan status sosial.

Sebuah siaran di salah satu saluran televisi nasional berjudul Koper & Ransel menunjukkan hal itu secara tidak langsung. Siaran itu sendiri berupa acara hiburan wisata ke berbagai tempat yang biasanya dipandu dua orang. Acap kali di acara Koper & Ransel, ditampilkan dua wisata jalan-jalan yang berbeda. Pertama menggunakan koper kemudian ransel, ataupun sebaliknya. Menariknya, perjalanan menggunakan koper dalam tayangan tersebut lekat dengan tempat-tempat penginapan mewah. Pakaian pembawa acara yang menggunakan koper juga terlihat lebih menawan. Berbeda ketika bagian ransel ditampilkan. Pembawa acara seringnya tampak memakai kaos pada umumnya, tak ada kesan mewah sama sekali.

Perbedaan antara koper dan ransel memang bisa tampak dalam pengamatan sehari-hari. Mereka yang memutuskan bersenang-senang ke tempat jauh menggunakan pesawat jelas bakalan lebih sering terlihat menarik ataupun menjinjing koper dibandingkan membawa ransel. Berbeda kondisinya jika dolan diputuskan menggunakan kereta. Koper takkan jadi pilihan menaruh pakaian sebab bakalan dilihat konyol oleh para penumpang lain. Secara tidak langsung, bisa dikatakan bahwa koper menjadi pilihan orang yang lebih berduit.

Homo Simbolisme

Tulisan ini dimuat di Mimbar Mahasiswa Solopos, 25 Februari 2020.

Miguel Angelo Jonathan, 12 Februari 2020

Nampaknya secara tidak sadar kita ini telah menjelma jadi masyarakat yang hidup dalam budaya simbol. Kita membuat simbol dan slogan mengenai berbagai macam hal, tetapi pada akhirnya berbagai macam hal yang dimaksud itu hanya berakhir dalam rupa simbol dan slogan belaka.

Mochtar Lubis dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia pintar membuat simbol dan slogan. Misalnya, membuat simbol keadilan, slogan kesetaraan, dan macam-macam lagi. Dengan adanya simbol dan slogan itu masyarakat cepat merasa bahwa apa yang dimasukkan dalam slogan itu sudah dijalankan meski dalam realitasnya belum terwujud sama sekali.

Ada kejadian cukup “menarik” yang menunjukkan gelagat budaya simbol itu di beberapa kampus dan terekspos belum lama ini. Salah satu Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Lembaga Dakwah salah satu fakultas di Universitas Gadjah Mada (UGM) memburamkan foto pengurus perempuan dalam unggahan kepengurusan baru organisasi mereka. BEM dari fakultas lain di UNJ malahan mengganti foto pengurus perempuannya dengan sesosok kartun perempuan berhijab.

Satu hal yang lucu bagi saya adalah pembelaan yang mengatakan bahwa pemburaman yang dilakukan terhadap foto pengurus perempuan dilakukan guna menutup aurat mereka agar tidak terlihat kaum pria. Kalau berbicara mengenai aurat, kenapa foto pengurus prianya juga tidak diburamkan. Bukankah pria juga memiliki aurat yang harus ditutupi. Atau, jangan-jangan kaum perempuan lebih hebat dalam mengurusi urusan nafsu, sedangkan kaum pria begitu tidak mampu mengontrol nafsu mereka sampai-sampai foto perempuan harus diburamkan dan bahkan diganti jadi kartun segala. Kalau memang begini, kaum pria nampaknya harus belajar dari perempuan untuk mengontrol berahi mereka.

Dari segala macam pembelaan dan klarifikasi yang sudah diberikan, pembedaan gender yang terjadi jelas terlihat. Bahwa hanya pihak pengurus perempuan yang diburamkan atau diganti menjadi sosok kartun pada foto kepengurusan tentu patut dipertanyakan. Ini menunjukkan adanya bias gender dalam lingkungan kampus.

Menyangkut budaya simbol, kita jadi mendapati semacam kontradiksi. Masyarakat masih dengan mudahnya menemukan perlakuan negatif berupa pembedaan antara perempuan dengan laki-laki, padahal pemerintah telah menunjukkan bahwa secara garis besar Indonesia tidak membeda-bedakan gender dalam simbol-simbol kenegaraan.

Samsir si Penjaga Uang Kuno

Liputan ini dimuat di detik.com pada 21 September 2019 dengan judul “Kisah Sang Penjaga Uang Kuno”. Pranala situs:

https://news.detik.com/kolom/d-4715746/kisah-sang-penjaga-uang-kuno

Miguel Angelo Jonathan, 10 September 2019

Ketika memasuki Pasar Baru melalui Jalan Antara, para pengunjung segera disuguhi pemandangan toko-toko yang menjual berbagai macam barang. Ada yang menjual kain, sepatu, kacamata, baju, dan masih banyak lagi. Kegiatan belanja menjadi semakin menarik sebab beberapa toko masih mempertahankan bentuk gedungnya seperti sediakala saat pertama kali berdiri. Juga tentunya beraneka ragamnya jajanan yang tersedia menambah kemeriahan berbelanja di Pasar Baru.

Di tengah keramaian suasana Pasar Baru itu, pengunjung bisa menangkap keberadaan sesosok sepuh yang duduk di sebuah kursi plastik, di depan toko sepatu New Pasar Baru. Di sampingnya diletakkan sebuah papan kayu persegi di atas sebuah kursi plastik. Jika pengunjung mendekat, lekaslah terlihat beragam koin dan uang kertas yang dijajakan di papan tersebut. Pak tua itu ternyata menjual uang-uang kuno.

Namanya Samsir, seorang sepuh kelahiran tahun 1939 yang sudah melakukan aktivitas jual-beli di Pasar Baru sejak medio akhir 1950-an. Samsir biasanya menjajakan uang-uang kunonya saat pagi dan pulang pada sore hari. Berjualan uang kuno sudah menjadi aktivitas harian yang dilakukan Samsir setiap harinya.

Uang kuno yang dijualnya bervariasi. Samsir tidak hanya menjual uang asal Indonesia, tetapi juga uang-uang keluaran luar negeri. Uang kuno paling tua yang dijual Samsir merupakan koin sen dolar Amerika pertengahan 1800-an, serta koin kepeng asal Tiongkok yang kemungkinan berasal dari permulaan abad ke-20. Sementara untuk uang paling baru yang dijualnya adalah uang kertas Rp1000 yang berwajahkan Pattimura, yang sejak tahun 2014 sudah berhenti dicetak oleh Bank Indonesia.

Ia menjejerkan koin-koin kunonya di atas papan. Sedangkan untuk uang-uang kertas, Samsir menyimpannya di dalam sebuah album. Selain uang-uang resmi keluaran pemerintah, Samsir juga menjual uang kuno permainan kasino serta materai berusia lawas. Ketika ditanyai seputar uang-uang yang dijualnya itu, Samsir menjawabnya dengan nada suara yang tenang dan sabar. Namun, di balik perawakan Samsir yang terlihat sederhana dan tenang itu, ia menyimpan kisah perjuangan hidup yang tak setenang lautan damai.

Lingkaran Setan Rasialisme

Tulisan saya mengenai permasalahan rasialisme, mengambil contoh etnis Tionghoa di Indonesia dan masyarakat kulit hitam di Barat ini terbit di Balai Buku Progresif pada 10 Agustus 2019. Pranalanya:

https://bukuprogresif.com/2019/08/10/lingkaran-setan-rasialisme/

Miguel Angelo Jonathan, 5 Agustus 2019

Mengatakan bahwa rasisme lahir dari sebuah stereotip atau sebuah prasangka yang dianggap secara garis besar menggambarkan situasi yang nyata merupakan sebuah persepsi yang salah juga menyesatkan.  Apa yang dimaksud dengan “prasangka yang menggambarkan situasi secara garis besar” di sini adalah suatu pemikiran di mana rasialisme dianggap ada dan berkembang oleh karena keadaan yang benar adanya, alias sesuai dengan fakta.

Dalam pemikiran ini, perilaku rasis dilihat sebagai sesuatu yang “tidak buruk-buruk amat”, karena rasisme pada pandangan tersebut adalah hasil dari keadaan yang dianggap nyata. Jadi, sebelum “kedaan nyata” itu berubah, pemikiran rasis sah-sah saja bercokol di kepala orang banyak, karena toh faktanya “ya memang begitu”.

Pandangan seperti itu kerap terjadi pada golongan masyarakat yang teralienasi dan merupakan minoritas dalam suatu lingkungan mayoritas. Contoh dekatnya terjadi pada masyarakat Tionghoa di Indonesia atau masyarakat berkulit hitam di Barat. Keduanya kerap diidentikan dengan sikap, keadaan, maupun kebiasaan yang buruk. Anggapan yang mengacu pada hal-hal tersebut acap kali dilihat sebagai pewarta keadaan dan oleh karena itu tak menjadi soal pelik.

Di Indonesia, etnis Tionghoa diidentikan sebagai “binatang ekonomi” yang senang meraup keuntungan. Mereka dianggap hanya mau berbisnis tanpa mau memikirkan urusan lainnya. Etnis Tionghoa apatis, tidak punya rasa nasionalis, dan angkuh. Bukti yang disodorkan adalah orang-orang Tionghoa kota yang semuanya (nampaknya) berurusan dengan dunia perdagangan dan tak mau bekerja di bidang lain, terutama pemerintahan dan kemiliteran.

Sementara itu, di barat (Eropa dan Amerika), masyarakat kulit hitam dicap sebagai ras yang bodoh dan lebih inferior dibandingkan orang kulit putih. Mereka dikatakan sebagai ras yang pemalas, kasar, dan tidak cerdas. Bukti yang disodorkan adalah bahwa jumlah intelek kulit hitam tak sebanyak intelek kulit putih, apalagi yang menduduki jabatan-jabatan di sektor penting hanya terdiri dari segelintir orang kulit hitam. Penelitian yang mengatakan gen kulit hitam lebih bodoh dari gen kulit putih yang dasarnya tidak kuat bahkan dijadikan landasan teori bahwa ras kulit hitam sudah bodoh “dari sananya”.

Jadi, dalam benak orang-orang yang memiliki pandangan di atas, sikap rasis pada orang Tionghoa bukanlah masalah karena memang mereka semuanya hanya “binatang ekonomi” belaka yang angkuh. Begitu pula perlakuan merendahkan orang kulit hitam bukanlah hal buruk, sebab pada dasarnya memang orang kulit hitam bodoh dan inferior. Sebelum kondisi tersebut berubah, rasisme tak menjadi hal yang buruk.

Pandangan tersebut melahirkan dua sesat pikir yang membahayakan. Pertama, rasialisme jadi dilihat sebagai sesuatu yang lahir dari keadaan alamiah. Karena sudah terlanjur berpikir demikian, masyarakat dibuat tak lagi kritis dan menerimanya begitu saja sebagai suatu fakta, padahal ada akar-akar yang menyebabkan kondisi rasialisme itu terjadi.

Mitos Dominasi Ekonomi Orang Tionghoa (The Chinese Economic Domination Myth)

Jakarta Post. 15 Agustus, 1998

Oleh George Junus Adijondro

(Diterjemahkan oleh Miguel Angelo Jonathan dari bahasa Inggris)

“Orang Tionghoa hanya berjumlah 3.5% dari total populasi, tetapi mengontrol 70% perekenomian Indonesia”

Mitos ini telah diulang-ulangi dengan begitu seringnya sekarang oleh pers dunia, hingga semuanya, termasuk yang bersimpati terhadap nasib buruk Tionghoa Indonesia, tampak memercayainya. Salah satu referensi terbaru mengenai mitos ini adalah sebuah wawancara Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer dengan Far Eastern Economic Review pada 7 Agustus.

Sejauh yang bisa saya selidiki, mitos ini bermula dari sebuah bagian studi di tahun 1995 oleh Michael Backman, Pejabat Eksekutif dengan Unit Analisis Asia Timur dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia di Canberra. Dalam studi otoritatifnya, berjudul “Jaringan Bisnis Tionghoa Perantauan di Asia” [Overseas Chinese Business Networks in Asia], di halaman 40 dan 41 dia menyatakan bahwa: “Tionghoa-Indonesia [Sino-Indonesians] mengontrol sekitar 73 persen perusahaan yang terdaftar oleh kapitalisasi pasar. Pada akhir 1993, Tionghoa-Indonesia (yang berjumlah 3.5 persen dari seluruh orang Indonesia) mengontrol 68 persen dari 300 konglomerat teratas dan sembilan dari sepuluh besar kelompok sektor swasta.”

Apa yang tampaknya banyak dilewatkan “spesialis instan” pada orang Tionghoa Indonesia adalah catatan kaki yang berhubungan dengan kedua kalimat itu, yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan “kapitalisasi pasar.” Disebutkan bahwa: “Kontrol oleh kapitalisasi pasar ditentukan setelah perusahaan terdaftar yang dikendalikan oleh pemerintah atau orang asing dihilangkan [dari daftar].”

Dengan kata lain, minoritas Tionghoa di Indonesia jauh dari mengendalikan 70 persen ekonomi Indonesia. Setelah menghilangkan peran investor asing seperti Freeport McMoRan yang mengontrol mayoritas saham di pembayar pajak terbesar Indonesia, PT Freeport Indonesia, Inc., dan Coca Cola Amatil, dan perusahaan milik negara seperti sepuluh industri strategis yang sebelumnya dikelola Dr B.J. Habibie dan perusahaan minyak milik negara yang menguntungkan, Pertamina di perekonomian Indonesia, perusahaan swasta besar yang tersisa memang dikendalikan oleh segelintir keluarga bisnis Tionghoa, seperti keluarga Liem Sioe Liong, Eka Tjipta Widjaja, dan Pragojo Pangestu.

Senjakala Sebuah Perpustakaan

(Perpustakaan Japan Foundation sebelum ditutup)

Tulisan ini dimuat di detik.com pada 8 Agustus 2019. Liputan dilakukan ketika Perpustakaan Japan Foundation dalam proses penutupan. Pranala tulisan yang dimuat: https://news.detik.com/kolom/d-4657599/senjakala-sebuah-perpustakaan

Miguel Angelo Jonathan, 2 Agustus 2019

Perpustakaan Japan Foundation (JF) dikenal luas di kalangan mahasiswa Jurusan Sastra/Pendidikan Bahasa Jepang universitas-universitas Indonesia, maupun oleh para peminat kebudayaan dan sejarah Jepang. Tak sedikit mahasiswa tingkat akhir yang terbantu dengan adanya perpustakaan itu, sebab perpustakaan JF memiliki koleksi pustaka berkualitas yang terdiri dari bahasa Jepang, Inggris, juga Indonesia, yang sangat diperlukan sebagai bahan rujukan penelitian. Namun semuanya kini tinggal kenangan. Perpustakaan JF telah ditutup selamanya.

Pada tanggal 27 Juni silam, perpustakaan Japan Foundation tampak kosong melompong. Tak ada lagi buku dan majalah yang biasanya memenuhi perpustakaan tersebut. Ruangan hanya diisi rak-rak tanpa buku dan kardus-kardus cokelat di lantai. Perpustakaan sedang dalam tahap pengosongan.

Beberapa orang tampak lalu lalang di perpustakaan. Mereka terlihat sibuk mengurusi kardus-kardus yang berisikan koleksi buku perpustakaan JF. Salah satu di antara mereka adalah Sushanty Chandradewi, penanggung jawab sekaligus pustakawan perpustakaan JF. Perempuan yang lahir di Subang, Jawa Barat di tahun 1968 ini telah bekerja di perpustakaan JF selama 19 tahun. Dengan ditutupnya perpustakaan JF, kini posisinya adalah Senior Communication Officer di divisi Communication Center Japan Foundation.

Berdasarkan penuturan Sushanty, JF ternyata sudah tidak menerima pendaftaran anggota perpustakaan sejak Januari 2019. Lalu, sejak April 2019, semua anggota sudah tidak dapat meminjam buku untuk dibawa pulang, tetapi masih diperbolehkan membacanya di perpustakaan. Tanggal 28 Mei 2019 menjadi hari terakhir perpustakaan dibuka untuk umum.

Berakhir setelah 50 tahun

Perpustakaan JF telah berdiri selama 50 tahun, bersamaan dengan berdirinya Japan Foundation di Indonesia pada tahun 1979. Pendirian perpustakaan JF didasari sebagai pendukung tujuan berdirinya The Japan Foundation Jakarta, yaitu untuk memperkenalkan kebudayaan Jepang kepada bangsa Indonesia dan menunjang studi Jepang kepada para peminat sosial budaya bangsa Jepang. Perpustakaan JF mewujudkannya dengan menyebarluaskan informasi melalui media cetak dan elektronik dan mewujudkan penyajian informasi yang aktual baik bahasa maupun sosial budaya Jepang.

Mengubah Ide Lama, Menolak Diskriminasi Tionghoa

Tulisan saya mengenai permasalahan rasialisme yang menimpa etnis Tionghoa ini terbit di Balai Buku Progresif pada 11 Juli 2019. Pranalanya:

https://bukuprogresif.com/2019/07/11/mengubah-ide-lama-menolak-diskriminasi-tionghoa/

Miguel Angelo Jonathan, 9 Juli 2019

Diskriminasi pada etnis tertentu di Indonesia masih menjadi masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Posisi etnis minoritas dalam kehidupan berbangsa belum terjamin dengan baik, mereka sering kali dijadikan kambing hitam pada banyak situasi dan keadaan buruk yang menimpa masyarakat mayoritas. Hubungan antara minoritas dan mayoritas yang buruk tersebut sampai membuat Geger Riyanto menulis tulisan sarkatis berjudul “Di Altar Kehendak Mayoritas, Minoritas adalah Korban Sajian” di situs Indoprogress.

“Di altar kehendak mayoritas, minoritas adalah korban sajian yang diminta,” tulis Geger, mungkin dengan perasaan miris. Nasib para minoritas, terutama yang kondisi ekonominya buruk, seakan menjadi sebuah mimpi buruk kehidupan yang teramat sangat. Di Indonesia, misalnya, diskriminasi yang cukup sering terjadi diarahkan pada etnis Tionghoa. Mereka dianggap sebagai perampok kekayaan “pribumi”, para manusia yang hanya suka mencari uang saja. Beragam usaha sudah dilakukan untuk meperteguh kesatuan dan menghilangkan prasangka rasialis tersebut. Namun, nyatanya keadaan tak banyak berubah. Mungkin ada baiknya kita menyimak persoalan mengenai “ide baru” dan “ide lama” untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut.

Pada kasus diskriminasi etnis yang diarahkan pada orang Tionghoa, kita mengibaratkan usaha pemerintah untuk meperteguh kebhinekaan sebagai suatu ide baru yang hendak dijalankan. Ide lamanya, berupa pandangan dan presepsi kebanyakan masayarakat mengenai orang-orang Tionghoa Indonesia. Ide lamanya terwujud dalam pemikiran seperti apa? Yaitu anggapan bahwa orang Tionghoa seluruhnya culas dan licik, hanya mau berdagang serta mencari uang dan tak mau ikut serta dalam usaha pembangunan bangsa. Dalam pemikiran ide lama ini, orang Tionghoa Indonesia digambarkan sebagai etnis yang sungguh buruk perangainya, dan lebih lagi, sebagai suatu masayarakat yang tidak termasuk dalam bagian internal bangsa Indonesia.

Tentu saja usaha merawat dan meningkatkan kebhinekaan hanya akan menjadi omong kosong serta sia-sia belaka tanpa terlebih dahulu mengubah pandangan negatif masyarakat yang sudah lama terpatri tersebut. Sejak Soeharto melakukan kudeta merangkak seusai peristiwa 1965, politiknya jelas-jelas terlihat dijalankan untuk memarginalkan kaum Tionghoa demi keuntungannya sendiri, baik politik maupun ekonomi.

Peraturan-peraturan rasialis bahkan dibentuk tanpa tedeng-aling oleh pemerintahan Soeharto. Itu terwujud misalnya, dalam Instruksi Presidium Kabinet RI No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina, Instruksi Presiden No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat istiadat Cina, ataupun Surat Edaran Menteri Penerangan No. 02/SE/Di tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan Beraksara dan Berbahasa Cina.

“Islamisasi” Pulau Indonesia dan Pembantaian Penyihir Abad Pertengahan

Esai ini dimuat dalam situs mojok.co pada 22 Juni 2019 dengan judul “Ustaz Rahmat Baequni Tersangka Hoaks dan Kisah Penyihir Abad Pertengahan”. Tulisan yang saya muat di blog ini merupakan versi yang belum diedit oleh admin mojok.co. Selamat membaca.

Miguel Angelo Jonathan, 16 Juni 2019

Belum lama berselang setelah Rahmat Baequni menuding sebuah masjid di Bandung memiliki simbol Illuminati, ia kembali melontarkan pernyataan yang cukup menghebohkan. Dalam sebuah seminar dikatakan olehnya bahwa sesungguhnya nama-nama kepulauan di Indonesia berasal dari bahasa Arab, sebelum akhirnya diganti namanya oleh para penjajah kafir.

Dalam pemaparannya, pulau Sumatra berasal dari kata asyamatiro yang artinya mahkota. Al Jawwu adalah nama untuk Jawa yang berarti tempat tinggi dan dingin. Borneo dahulu bernama barna’un yang artinya daratan berawa. Makassaro, atau Kassaro yu kassiru, untuk Makassar (Sulawesi) yang diartikan menjadi tempat yang terpecah-pecah. Jaziratul Muluk bagi pulau Maluku, dan billadul nurul islami, untuk Papua Nugini.

Ini tentu penjelasan yang luar biasa hebat. Hebat, karena membuat kita mampu tertawa cukup puas dengan kengacoan yang disampaikan ustaz tersebut. Video ceramah tersebut pada akhirnya banyak disebar akun-akun humor beragam media sosial. Pastinya banyak yang tertawa, mungkin sambil geleng-geleng kepala. Orang-orang merasa terhibur dengan kejadian seperti itu. Toh itu tak beda jauh dari kehebohan lucu lainnya beberapa waktu silam mengenai Majapahit yang katanya kerajaan Islam dengan patih Muslimnya Gaj Ahmada.

Namun rasa-rasanya hal-hal tersebut semakin menjadi tidak lucu saja. Seperti ada usaha sistematis yang dilakukan orang-orang semacam itu untuk membenarkan fakta bahwa Indonesia sudah dan ditakdirkan, untuk menjadi negara Islam berbudaya Arab sejak mulanya. Mungkin seperti yang Ronny katakan dalam media sosialnya, video tersebut hendak membuat imajinasi jadi kepercayaan, bahwa “seakan-akan Nusantara tidak punya kebudayaan dan bahasa sendiri sebelum masuknya Islam/Arab.”

Ah Bung, Anda serius amat sih, kurang lihat meme ya? Video tersebut kan gak bakalan berdampak besar juga

Ya, saya mungkin terlalu serius untuk menanggapi hal tersebut karena pada banyak kasus, hal yang sebelumnya dianggap sebagai kebodohan serta membuat orang terpingkal-pingkal di kemudian hari bisa menjadi sesuatu yang mengerikan dan merusak. Hal yang paling dekat bisa kita lihat dari kasus perburuan penyihir dari abad ke 15-18 di Eropa.

Manipulasi Gagasan Humanisme

Esai ini saya buat untuk perlombaan esai Bulan Bahasa Universitas Gajah Mada dengan tema “Representasi Agama dalam Karya Sastra”, yang mendapatkan juara kedua.

Miguel Angelo Jonathan, 12 Oktober 2019

Dalam karya sastra, unsur keagamaan tak jarang ditemukan sebagai penyampai suatu pesan. Bisanya, representasi agama dalam suatu karya sastra seperti cerpen dan novel berupa pesan-pesan moral mengenai mana yang buruk dan jahat, atau apa yang mesti dijauhkan dan sebaiknya dilakukan selama hidup di dunia.

Tak jarang, banyak novel romansa kontemporer di Indonesia yang dibalut unsur keagamaan dan sarat pesan-pesan islami. Kambing dan Hujan (2015) karya Mahfud Ikhwan misalnya, bercerita mengenai perjuangan Miftahul Abrar untuk meminang Nurul Fauzia. Selain cerita romansa, novel tersebut juga menceritakan polemik Islam aliran “moderat” dan “tradisional” dan berupaya menyampaikan pesan perdamaian di antara kedua belah pihak.

Meski begitu, agama dalam kesusastraan tak cuma jadi penyampai pesan moral saja. Ada kalanya justru penampilan unsur keagamaan dalam karya sastra dijadikan sebagai “senjata” untuk menyerang lawan politik dan bahkan legitimasi kekerasan. Galtung (1990) menjelaskan bahwa legitimasi ini dipakai agar kekerasan dalam produk kebudayaan dianggap sebagai suatu kewajaran.[1]

Kita bisa mendapati karya sastra yang melegitimasi kekerasan terhadap para korban pembantaian usai peristiwa 1965 dalam cerpen-cerpen yang terbit di Horison. Contoh cerpen yang memakai representasi agama dalam melegitimasi kekerasan adalah cerpen “Pada Titik Kulminasi” (1966) karya Satyagraha Hoerip.

Dalam cerpen “Pada Titik Kulminasi”, legitimasi kekerasan terhadap para korban pembantaian terlihat jelas. Itu diperlihatkan misalnya, ketika sang tokoh utama, Soes, berada dalam dilema untuk membunuh atau tidak saudara iparnya sendiri yang menjadi bagian dari kelompok komunis dan memintai pendapat teman-temannya. Jawaban yang didapat adalah bahwa membunuh dan menggayang komunis dilakukan untuk membela kebenaran dan keadilan.

Mentor Soes dalam cerpen tersebut, Hari Sumardjo, yang ditampilkan memiliki keyakinan beragama yang kuat, bahkan mengatakan, “ya sudah to, kalau memang takdir dik Soesetio buat membunuh suami dari adik kandung, mau apa lagi?”[2] Sambil kemudian menjelaskan sikap nabi yang tidak ragu menghancurkan musuh agama.

Wijaya Herlambang (2019) menjelaskan bahwa terdapat ambiguitas dalam cara cerpen tersebut memandang humanisme yang dilekatkan dengan unsur keagamaan.[3] Di mana membunuh pihak yang bersebrangan dibuat seakan-akan berarti membela keadilan dan oleh karena itu dibenarkan. Pada akhirnya, ambiguitas ini memanipulasi nilai humanisme dengan menyusupkan ideologi anti kiri dan memberi kesan bahwa mereka yang melakukan kekerasan sebagai pihak yang memiliki sisi humanis.